Bahasa Yang Tidak Sederhana

Begini. Jelasnya ia bilang begini, “bahasa hukum itu tidak bisa sederhana. Ia harus jelas, detil dan pasti” ketika saya bertanya mengapa putusan sebuah kasus di pengadilan dapat mencapai berlembar-lembar kertas A4.

Saya percaya. Lah habis mau bilang apa lagi. Bukan hanya latar belakang teman satu ini yang ahli hukum, melainkan ia juga menerangkan dengan sangat gamblang melalui contoh:
“Jika A berhutang pada B, lalu A mangkir bayar. B membawanya ke pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa A harus bayar hutang pada B. Apa iya putusannya begitu saja? Kan harus dijelaskan kapan A bayar, dimana membayarnya atau berapa jumlah bayarannya atau hal-hal lain yang berurusan dengan piutang tersebut. Dan semua itu tidak simpel kan?”

Saya manggut-manggut. Logikanya jelas. Bahasa administrasi hukum memang harus jelas. Sampai poin ini, saya mengerti.

Dan poin itu pula lah yang selalu saya bawa kemana-mana ketika bicara soal hukum. Memang sih saya bukan ahli hukum, tapi biasanya tertib membaca aturan main yang berhubungan dengan hukum.

Saya dianggap orang aneh oleh beberapa teman, karena menurut mereka (jelas subjektif toh?) saya satu-satunya orang yang mereka kenal selalu membaca dengan amat teliti perjanjian lisensi (end-user licence agreement) sebelum melakukan instalasi perangkat lunak pada komputer. Walaupun dianggap aneh, saya tidak peduli. Sebab perjanjian-perjanjian itu sempat beberapa kali menyelamatkan isi kantong saya secara signifikan. Jadi, administrasi hukum yang jelas, dan kadang bertele-tele dan rumit itu, kadang ada gunanya.

Saya sadar. Sepenuhnya sadar kok. Bahwa hukum itu berbeda dengan keadilan.

Hukum adalah produk. Jika negara kita analogikan sebagai pabrik dan masyarakat adalah konsumen, maka hukum itu produknya. Dan jika memakai analogi yang sama, maka akan ada dua hasil dari produk yang dihasilkan oleh sang pabrik.

Pertama, produk yang diinginkan oleh konsumen. Namanya, hukum berorientasi publik. Kedua, produk yang akan menguntungkan buat pabrik. Namanya? Ahh yang ini pada jaman modern kini tidak ada namanya. Karena ketika monarki-monarki di dunia ini hancur, hancur pula produk yang hanya menguntungkan negara.

Pada produk pertama, yaitu produk yang diinginkan konsumen, maka pabrik akan mengikuti selera pasar. Apapun yang diminta oleh warga sebagai konsumennya, maka pabrik harus setuju. Pada negara-negara yang ada saat ini (2011), aturan main model begini acapkali dipakai. Hukum dibuat demi kepentingan masyarakat.

Sisi baiknya, produk hukum sebuah negara yang berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah atau bla-bla-bla lainnya akan sebaik-baiknya dibuat demi kemaslahatan umat. Sisi kurang baiknya, well kita semua tahu bahwa warga negara itu bukan kumpulan orang satu RT saja. Warga negara itu banyak. Mengakomodasi semua tuntutan, adalah hal yang mustahil. Maka dipilihlah suara terbanyak dalam mengakomodasi tuntutan warga. Dalam implementasinya, yang tidak setuju biasanya tidak terlalu dirugikan. Tapi sialnya kadang-kadang pada ujung-ujungnya, ada minoritas yang terkoyak.

Henry VIII picturePada produk kedua, dimana hukum dihasilkan negara demi kepentingan negara. Ehmmh, ini kejadiannya sudah lama. Contohnya di Inggris, ketika raja Henry VIII meminta gereja untuk menikahkan ia dengan selirnya. Tentu saja Paus menolak. Sebab poligami tidak ada dalam kitab suci yang dipercayainya. Henry VIII tidak peduli. Ia tetap menikahi selirnya bahkan hingga enam perempuan dikabarkan sah jadi permaisurinya. Undang-undang pernikahan saat itu di Inggris jadi berbeda (walaupun akhirnya UU poligami Inggris berakhir ketika Henry VIII meninggal tahun 1547 akibat kegemukan, pirai dan sipilis). Namun disini terlihat jelas, bahwa penguasa (Raja) mengeluarkan instruksi yang mampu membuatnya setingkat atau lebih dari hukum gereja reformasi yang menjadi standar baku saat itu.

Walaupun kelihatan tidak ada bagus-bagusnya hukum ini, sebab hanya akan mengukuhkan negara sebagai penindas saja, tetap ada sisi positifnya pada sisi tertentu. Kebijakan Dagang Beras Jepang sejak tahun 1961 hingga saat ini (2011) misalnya. Hukum ini ternyata melindungi Jepang sehingga bisa swasembada beras dan memakmurkan petani beras. Contah lainnya lagi, ketika dunia dilanda krisis global sejak 2008, banyak sekali pemerintah negara-negara di dunia yang mengambil alih tata cara perdagangan aset milik rakyat (Contoh: Swedia dan Denmark di tahun 2009 yang memperketat peraturan agar warganya tidak menjual properti pada masa krisis).

Di Republik Indonesia, kita memilih yang pertama. Kita? Entahlah… Mungkin tidak sepenuhnya tepat kalau disebut kita. Sebab toh para pendiri bangsa memilihkan hukum itu untuk kita. Para manusia Indonesia yang masih hidup saat ini.

Yang pasti, saat ini kita percaya bahwa hukum di Indonesia dibuat demi kepentingan Warga Negara Indonesia. Mulai dari presiden hingga jelata, tua muda, pria wanita, kalau masih bisa disebut WNI, maka hukum ini memang spesial untuk mereka.

Namun ajaibnya, meski digadang-gadang kalau Undang-Undang Dasar negara yang sebenarnya diterjemahkan dalam kitab hukum pidana maupun perdata, kelihatannya bahwa isi hukum di Indonesia terdiri dari gado-gado hukum kontingental Eropa (warisan penjajah Belanda), hukum agama (akibat mayoritas reliji warga negara), dan hukum adat (karena banyaknya suku-suku di nusantara).

Jadi pada intinya, yang bikin hukum jaman dulu itu (entah jaman kini juga) kelihatannya asik sekali main comot sana-sini. Ambil yang baik, buang buruknya, tentu saja ini yang jadi motivasi.

Tapi apa benar kita telah mengambil yang baik dan membuang buruknya?

Apa benar, mengambil yang baik dan membuang yang buruk menjadi salah satu motivasi para pengambil keputusan para manusia setengah dewa itu yang produk bernama hukumnya akan menentukan nasib makhluk hidup bumi pertiwi? Apa benar hukum masih berpihak pada warga, bukan pada oligarki para pemilik modal besar saja?

Jika benar, bukankah hukum seharusnya dibuat atau diambil untuk melindungi makhluk hidup dan bumi ini, bukan malah mengancam atau merusaknya?

Beberapa waktu lalu, saya membaca kembali kasus Rumah Sakit Omni vs Ibu Prita.

Saya kira kasus ini telah selesai. Prita menang! Koin terkumpul di Langsat sampai karungan. Bahkan para rocker ikut teriak menyanyi demi kebebasan dalam konser bernama Free Prita. Oh yeah!

Iya Prita menang. Suara konsumen menang. Suara wong cilik menang!

Saya kira ia menang. Anda kira ia menang?

Kelihatannya saya salah. Kelihatannya Anda salah.

Pagi ini membaca bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan kasasi keputusannya dalam kasus Prita vs RS OMNI. Dalam putusan kasasi tersebut, Prita nantinya akan dihukum penjara kembali seperti yang dialaminya dahulu saat menghuni penjara wanita Tangerang. (sumber AntaraNews)

Iya, kita kaget membacanya. Bukankah negara telah dengan paksa merenggut ibu-ibu korban malpraktik RS OMNI ini dari anaknya dengan memasukkannya ke penjara dulu? Loh kok sekarang akan dimasukkan penjara lagi? Jika memang haknya sebagai konsumen dan ibu telah diinjak-injak dan keadilan tidak berpihak kepadanya, kemana itu produk hukum gado-gado warisan nenek moyang yang seharusnya dan katanya melindungi warga?

Saya pikir para manusia yang ada Mahkamah Agung jelas bukan orang tolol. Juga jelas bukan para anak sundal yang berhobi fetish menjilat pantat. Seharusnya saya pikir mereka jauh… Jauuuuh lebih pintar daripada saya dan orang sekampung Cilincing yang awam ini melihat korelasi antara hukum dan keadilan.

Jika Prita sudah diperlakukan tidak adil oleh negara dan hukum juga tidak berpihak kepadanya. Kepada siapa lagi kita akan berharap?

Hukum dan keadilan itu memang beda. Hukum itu produk. Jika produk itu sudah busuk, bukankah kewajiban kita menggantinya dengan yang lebih baik?

Apa yang terjadi dengan Prita itu sudah sedemikian busuk.

Jika hukum itu produk…. Jika produk itu dibuat dan disetujui kita sebagai warga negara… Apa artinya kita juga ikut busuk? Jangan-jangan hukum yang busuk adalah cerminan kita yang sudah benar-benar membusuk?

Padahal dalam bahasa yang sederhana atau bukan… Jika hanya dengan diam, kita pula akan membusuk pelan-pelan.

This entry was posted in Orang Indonesia, Republik Indonesia, sepeda and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Bahasa Yang Tidak Sederhana

  1. aRuL says:

    membaca penjelasan bangaip, produk hukum Indonesia emang gado2, ada yg berupa produk dari masyarakat tapi entah dari masyarakat mana, dan juga biasa *secara tersembunyi* juga diduga merupakan kehendak penguasa 😀

    saya sebenarnya ragu (IMO) gerakan kedua kalinya dari (anggaplah) netizen sudah memudar, seperti kasus bibit candra.. utk gerakan 1juta facebooker memang membantu banget namun ketika dikena permasalahan selanjutnya orang-orang dikena penyakit lupa atau melupakan…

    seperti itu kah bang tipikal sebagian besar masyarakat ini? *saya tidak bilang semuanya lho*

    –0–

    Hehe, saya nggak bisa jawab pertanyaan kamu Rul. Berat euy :)

  2. tegakkan kekhalifahan Islam! 😉
    *menyamar pakai gamis sorban*

    –0–

    *Mengepalkan jemari mengangkat tangan ke udara sambil mbenerin jenggot palsu yang melorot gara-gara pake lem nasi*

  3. edratna says:

    Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi…masih bisa berbeda dengan putusan MA. Bahkan putusan MA masih bisa ditinjau kembali jika ada bukti baru.
    Di satu sisi ini bagus karena jika terjadi kesalahan bisa ditinjau lagi, namun sisi lain, jika sudah berperkara di pengadilan kita tidak akan tenang sampai dengan putusan MA, serta sudah pasti tak ditinjau lagi. Dan sejak reformasi, yang namanya peninjauan ulang sering terjadi…mungkin orang makin sadar hukum..atau semakin banyak pengacara….:P

    Agar kita tak terjerat hukum, memang sebenarnya kita harus hati-hati, baca pasal demi pasal dalam setiap perjanjian…namun kita sendiri tak boleh percaya pada ahli hukum 100%…baca sendiri pasal mana yang dipakai ahli tsb, karena pasal dalam UU KUH Perdata, KUH Pidana, BW dll, kadang saling bertautan dan saling silang.

    (saya juga dibilang aneh, karena punya berbagai buku tentang hukum dan membaca teliti, ber ulang-ulang setiap perjanjian se sepele apapun).

    –0–

    Terimakasih buat buat informasinya :)

  4. Manusiasuper says:

    Pernah dijelaskan dosen tentang bahasa hukum ini, yang memang wajib memakai ragam bahasa resmi dan baku dengan tujuan menghindari kemungkinan pemaknaan ganda. Namun anehnya secara pribadi saya malah kerap bingung setiap membaca undang-undang pendidikan dalam bahasa Indonesia, kesulitan menangkap maknanya. Hal berbeda justru terjadi ketika membaca UU Pendidikan Nasional dalam bahasa Inggris, jauh lebih ‘crystal clear’, apa karena bahasa Indonesia memang bahasa penuh basa basi? Entah lah bang…

    Tentang sistem hukum Indonesia, waduh, putus asa… Keluarga pernah punya pengalaman buruk. Cuma hukum perdata, tapi prosesnya sampai bertahun-tahun (kalau saya tidak salah ingat, 9 tahun) dari tingkat polisi (awalnya dimasukkan pidana) sampai MA, plus dana yang habis…bisa buat kawinan megah 11 kali.

    –0–

    Maaf OOT, waktu kawinan kamu, megah ga, Mansup?

  5. didi says:

    Dari paragraf ke-2 sudah mengarah ke Omni Vs Prita. Kali ini dugaan tak meleset ‘uhuy’.
    Soal hukum..jujur pasal2 yang banyak bikin jlimet juga mumet ditambah emang ng ngerti.

    –0–

    Selamat atas tebakannya. Mau hadiah apa, Mbak? 😉

  6. didi says:

    Hadiahnya dpt fotonya Novi Kirana juga bole hehehe..trus terang trus pnasaran :)

    –0–

    Foto selanjutnya menyusul :)

Leave a Reply