Peretesan adalah bahasa Indonesia yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris ‘hacking’. Pada implementasinya, perubahan tampilan situs web secara tidak resmi dan dilakukan bukan oleh sumber daya resmi yang disetujui oleh pemilik situs web bahkan disebut juga sebagai peretasan.
Beberapa hari ini media massa di Indonesia hingga narablog ramai memberitakan peretasan terhadap situs web pemerintah antara lain milik POLRI (yang setahu saya memang sering diretas) dan situs Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Berita ini bahkan sudah sampai ke media mainstream. Akibatnya, datang tanggapan dari publik. Baik pro maupun kontra. Tapi kali ini saya tidak akan membahas pro dan kontra peretasan situs pemerintah. Saya hanya bapak-bapak buruh biasa yang berasal dari Cilincing, sama sekali bukan peretas. Saya pikir saya tidak cukup pintar untuk perlu mencampuri urusan peretasan tersebut.
Tapi, saya akan bicara soal situs web dewan rakyat Indonesia yang beralamat di http://dpr.go.id. Iya, saya akan bicara soal situs web Dewan Perwakilan Rakyat.
Karena ceritanya agak rumit, mungkin akan lebih baik jika saya urutkan berdasarkan kronologi waktu saja. Begini kronologinya:
Rabu 11 Mei 2011 – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Roy Suryo, berkata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, bahwa pengadaan sarana IT (Informasi Teknologi) di DPR adalah sebesar 9,4 Miliar rupiah (sumber: detiknews http://goo.gl/7GIpF)
Rabu 11 Mei 2011 – DI hari yang sama, wakil ketua DPR Pramono Anung berkata bahwa ia akan melakukan pengecekan dan ketika sudah selesai, ia bilang bahwa stafnya melaporkan baru ada pengeluaran sebesar 5,9 miliar rupiah (sumber: news okezone http://goo.gl/9Btk1)
Kamis 12 Mei 2011 – Anggaran pengelolaan IT DPR RI hampir mencapai Rp 20 Miliar per tahun dalam pos anggaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010. Peneliti Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam merinci, dana pemeliharaan dan pengembangan system informasi DPR ini terbagi untuk dua pos, yakni untuk biaya pemeliharaan website sebesar Rp 8,4 milar per tahun, dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar per tahun. Sedangkan untuk pos anggaran pengembangan system informasi, terbagi untuk pembangunan dan pengembangan IT dan untuk seminar dan lokakarya. (sumber: gresnews http://goo.gl/umBDu)
Kamis 12 Mei 2011 – Andi Mardiansyah dari Team IT DPR (andi@dpr.go.id) mengkonfirmasi bahwa anggaran IT DPR 2010 adalah 10 miliar rupiah. Tapi yang terpakai cuma 5,6 miliar. Katanya untuk membiayai seluruh kegiatan IT DPR selama setahun. Total ada 32 kegiatan. Pengeluaran yang paling besar 1.43 M untuk biaya internet provider, sisanya untuk pembelian dan maintenance hardware, server, jaringan, litbang dll. Menurutnya pengadaan IT DPR sudah sesuai Kepres dan PP dan sudah dilakukan audit oleh BPK sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan ditanya kepada BPK. (sumber Team.IT.DPR di thread forum Indonesia Kaskus “IT DPR Mahal?, masak sih?” http://goo.gl/3ITdB)
(*Saya coba cek ulang pernyataan Andi ke situs BPK. Sayang sekali saya belum menemukan laporan dari BPK. Bisa jadi karena laporannya belum selesai, bisa jadi karena saya yang tidak begitu teliti mencarinya (hehe). Saya cari di bagian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di laman web ini (http://goo.gl/N6rUY) sayang sekali belum ketemu. Bagi yang sudah berhasil menemukannya mohon dibagi infonya*)
Senin 16 Mei 2011 – Lagi-lagi anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Roy Suryo, berkata pada wartawan bahwa situs DPR RI diisengi hingga kebobolan dengan adanya tulisan dibawah website tertera “thanKs buAt Seluruh raKyat nUSantara -ttd, webmastER dpr.go.i’d”. Roy menyalahkan Admin/Tim IT situs DPR RI dan meminta mereka melakukan klarifikasi. Sebab sebenarnya ketersediaan fasilitas untuk admin/tim IT di DPR sangat besar, namun penggunaannya sangat tidak maksimal. (Sumber: techno okezone http://goo.gl/wvpDk)
Senin 16 Mei 2011 – team pengembang website DPR RI hadir lagi di forum Kaskus memberikan penjelasan mengapa ada uang sebesar 9 miliar rupiah ke publik. Dikutip dari sumber: “Kenapa bisa keluar harga 9 Miliar? Karena itu harga total ‘belanja’ seluruh penunjang IT di DPR. Mulai dari bandwidth, pengadaan aplikasi dan sistem informasi termasuk website, juga untuk pembelian alat-alat hardware (PC komputer, server2, UTP, kabel2), perawatan AC kering untuk ruang server, perawatan UPS segede lemari 4 pintu, dan lain-lain nya… banyak banget gan. Sedangkan untuk tahun ini anggarannya sudah dilakukan efisiensi sampe 50%. Karena harga bandwidth telah jauh turun, sistem pengadaan bandwidth pun dengan sistem lelang. Jadi tiap tahun kemungkinan provider bandwidth kita ganti2! karena kita ambil pemenangnya dari harga termurah yang ditawarkan, tujuannya untuk penghematan belanja. Kenapa kita ngga pake provider bandwidth yang tetap??, karena kita mengikuti peraturan pemerintah dan Kepres bahwa pengadaan diatas jumlah tertentu itu harus lelang terbuka (penunjukan langsung rawan korupsi gan).”
(Sumber Kaskus http://goo.gl/OLRWe)
Kelihatannya teman-teman di kaskus sudah banyak yang panas memang dengan drama website 9 miliar rupiah ini 
Sabar yaa Agan-agan
Dari penjelasan rekan-rekan pengembang website DPR-RI ada beberapa kesimpulan yang bisa ditangkap:
- Para pengembang website ini tidak membantah bahwa memang ada budget yang cukup besar untuk belanja IT.
- Tidak ada bantahan dari pengembang bahwa mereka tidak mengusulkan platform finansial untuk IT DPR RI.
- Bahwa telah dilakukan audit dari KPK terhadap keuangan IT DPR RI.
- Bahwa rekan-rekan publik baik dari pengembang aplikasi website maupun bukan sedemikian kaget dengan besarnya budget anggaran website. Akibat kinerja anggota DPR RI yang memilukan maka rekan-rekan tersebut pun ikut mengalamatkan kekecewaan mereka pada IT DPR RI.
Saya pribadi tidak bisa bilang apa-apa. Ini bukan drama saya, hehe. Tapi mengikuti drama ini memang seru. Saya hanya berharap bahwa kita dapat menemukan bukti audit dan teman-teman di IT DPR RI dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan memberikan bukti kepada kita semua.
Tidak adil memberikan generalisasi cap buruk pada semua seksi di DPR RI. Walau sudah jadi rahasia umum bahwa gedung DPR adalah markas perampok rakyat namun ada baiknya jika mata kita masih mau menonton dan mendengar penjelasan artis sinetron DPR RI jika ada beberapa dari mereka yang mau memberikan penjelasan.
Menurut saya, sejelek-jeleknya para artis sinetron itu, minimal mereka masih mau memberikan penjelasan. Setidaknya penjelasan mereka sangat bisa dicek-ulang. Tidak susah loh mengecek ulang bukti digital.
Maka jika teman-teman IT DPR RI berbohong, yaa amat disayangkan. Sebab kepercayaan kita yang semakin menipis pada pemerintah akan semakin rendah saja.
Anyway, untuk teman-teman yang berjuang di lini plat merah, selamat terus berjuang. Kami mendukung. Kami abadi. Berjuanglah untuk kami yang mendukung kalian, bukan berjuang atas nama rezim yang akan selalu berganti.
Jangan berkhianat. Sebab toh kita sama-sama tahu apa hukuman buat pengkhianat.
(*Apa yaa hukumannya? Hahaha*)
Tapi akibat bosan terus-terusan mendapat pertanyaan yang sama. Maka ada baiknya info ini saya bagi.
Sesuai judul, saya bisa menulis pagi ini karena memang 
Tim Burner Lee (nama lengkap dan jabatannya “Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee, OM, KBE, FRS, FREng, FRSA”. Panjang amat yah). Insinyur ahli fisika dari Inggris. Yang pada tahun 1980 dikontrak kerja oleh CERN, badan riset nuklir Eropa. Tahun itu ia bekerja dengan seorang insinyur informatika Belgia bernama Robert Cailliau dan seorang mahasiswa. Suatu hari di tahun 1989 mereka kebingungan bagaimana cara saling membagi informasi antar mereka sendiri dengan cara yang cepat dan mudah. Maklum, tiga-tiganya semua orang sibuk. Karena masing-masing pintar, jadilah mereka membuat halaman yang bisa di akses oleh ketiga orang ini. Tidak lama kemudian, mereka sadar bahwa halaman dengan link/pranala ini ternyata bisa diakses oleh siapa saja asal tahu cara membuat dokumen web itu. Cara membuat dokumen web itu memakai bahasa bernama HTML. (*Saat itu pula tercetus sistem World Wide Web atau dikenal dengan www*)
