Kalau Warga Melecehkan Pemerintah, Warga Dipenjara. Kalau Pemerintah Melecehkan Warga, Siapa Yang Dipenjara?

Ini ada tiga illustrasi cerita. Masing-masing, adalah kejadian yang (sialnya) saya lihat di depan mata. Jadi, saya peringatkan bahwa cerita-cerita ini semuanya bias nilainya adalah kacamata saya pribadi. Beberapa nama, perorangan maupun institut, diusahakan tidak menggunakan nama asli. Apabila terjadi persamaan, maafkanlah ketidak-kreatifan saya dalam mencari nama.

Cerita Pertama; SERSE. 2005, Denpasar

Tukang bakso langganan Biwin sedang mangkal di depan warnetnya Bli Wayan. Di ujung sebelah Monang-Maning. Biwin tidak ada hari itu. Jadi yang makan bakso hanya saya dan Bli Wayan. Sambil makan bakso, kami bicara mengenai perkembangan sistem operasi komputer Free BSD di kalangan anak muda Bali.

Bli itu panggilan. Mirip ‘Bang’ kalau di Jakarta atau ‘Aa’ di daerah Parahyangan.

Sambil ngobrol ngalor-ngidul, kami membicarakan tower relay internet hingga cara memilih karyawan yang jujur dan mampu mengoprasikan server. Saya lebih banyak diam. Kalaupun buka mulut, hanya mangap-mangap. Selain akibat baksonya (ajegile) pedas sekali. Bli Wayan ini termasuk salah satu tokoh Free BSD yang cukup disegani di Indonesia Timur. Jadi, lebih banyak jadi pendengar saja. Daripada sok tahu, bikin malu. Hehe.

Pada bakso suapan terakhir. Tiga orang lelaki datang dengan motor. Dua dari mereka boncengan. Semuanya pakai jaket kanvas hitam dan kacamata hitam. Saya kira tukang ojek. Aneh, siapa yang pesan ojek?

Yang dibonceng pakai celana jeans coklat, turun. Langsung berkata, “Selamat sore. Kami cari Wayan, pemilik ISP Anu”

Waktu bilang begitu, si Jeans Coklat ini memberi hormat. Saya dalam hati langsung bilang “Sh*t, ini polisi”. Di kampung asal saya, Cilincing, yang bertanya dengan model begini, yaa pasti Serse (singkatan dari polisi reserse, penyidik). Reserse biasanya bertindak prosedural. Kalau tidak ada dalam prosedur, yaa harus improvisasi. Tapi kalau improvisasi, pasti ada hubungannya dengan keamanan dalam negeri tingkat tinggi. Tapi langkah itu pun pun bisa di ambil apabila sudah dianggap mampu membahayakan jiwa si Reserse tersebut dan warga sekitar.

Kok dia dicari Serse?

Otak saya berfikir cepat. Kalau Bli Wayan ini kriminal, berdasarkan pengalaman, teman-teman saya di Cilincing yang jadi TO (singkatan dari Target Operasi. Umumnya karena masalah kriminal) biasanya langsung digandeng tangannya kiri-kanan oleh dua orang aparat keamanan yang memegang pistol revolver. Di todong ke arah perut. Sebab mereka tidak ingin buronannya lepas dan mengambil senjata untuk melawan. Prinsipnya ‘Todong dulu, culik, baru tanya’.

Pak Polisi ini, tidak melakukan hal tersebut. Jadi, Bli Wayan bisa diasumsikan bukan kriminal.

Asumsi kedua. Biasanya, metode ‘Konfirmasi nama dulu, baru culik’, bisa terjadi apabila Bli Wayan ini aktifis. Metode ini kerap di pakai aparat keamanan masa orde baru. Sekarang sudah jarang dipakai, kecuali kasus khusus seperti tersangka terorisme.

Saat itu, entah kenapa saya kok curiga ada modus ‘Tanya dulu, baru culik’. Sepenuhnya saya yakin, teman saya, Bli Wayan ini bukan teroris.

Karena takut teman saya mau di culik oleh aparat keamanan (atau vendor utusannya) yang sedang menyamar, teriaklah saya sekencang-kencangnya, “RAMPOK!… RAMPOOOK!!!… ”

(*Itu tehnik anak kampung saya, Cilincing, kalau dalam keadaan kepepet. Terancam jiwanya. Teriak rampok untuk cari perhatian masyarakat. Kalau di Cilincing, perampok biasanya langsung digebugin warga. Hehe*)

Tiga orang itu kaget. Menatap saya. Jangankan mereka, Tukang Bakso dan Bli Wayan saja ikut kaget. Semuanya menatap saya. Beberapa orang pejalan kaki, berhenti. Pengendara motor juga berhenti. Pertigaan Monang-Maning saat itu cukup ramai dengan kendaraan. Kejadian ini kilat. Tapi efeknya dahsyat juga. Bikin macet sejenak.

Sialnya, warga Bali tidak mudah terprovokasi seperti tetangga-tetangga saya di Cilincing.

Niat saya, ketika warga mukulin tiga penculik itu, saya tarik Bli Wayan untuk buron. Kampret… Saya gagal. Semua orang bukannya turut campur dalam aksi jagal sesaat, malahan ikut-ikutan melihat saya. Emangnya saya Alien Mars apa, pake diliatin begitu segala?

Karena dilihat begitu, saya jadi diam. Tidak lagi teriak-teriak rampok. Karena malu, saya melengos ke arah tukang bakso, “Pak, semangkok lagi yaa. Baksonya aja”. Lalu duduk lagi di samping Bli Wayan.

Kejadian setelahnya, sudah bisa ditebak. Orang-orang senyum di jalanan, berlalu sambil menatap saya. Satu orang sopir, berhenti untuk melampiaskan marah sebentar, “Bikin macet saja kamu!”

Hihihi. Seperti biasa, saya cengar-cengir sambil garuk-garuk kepala. Minta maaf sama si Jeans Coklat, “Sori Pak Polisi. Saya kira mau nyulik”

Dia bingung. Tapi tidak lama.

Singkat cerita, si Jeans Coklat dan teman-temannya ini ternyata memang mau minta tolong pada Bli Wayan. Sebuah prototip helikopter tempur di curi dari website pertahanan negara Asia Timur. IP address pencurinya, ada di bawah ISP Anu. Intinya, diperkirakan si maling adalah salah satu pelanggan jasa internet Bli Wayan.

Informasi itu jelas bukan info sembarangan. Satu, karena helikopter nirawak ini amat canggih. Dua, karena sudah ada atase militer dan utusan departemen pertahanan dari negara yang bersangkutan sudah menunggu di kantor polisi lokal. (*Tiga, bahkan hingga tulisan ini saya tulis di tahun 2009. Belum ada sepotong beritanya pun di media massa. Hihi, ini cerita jadul kok kesannya jadi ekslusif banget*)

Karena terbiasa dengan lembaga bantuan hukum semenjak sekolah. Saya sarankan Bli Wayan untuk bicara dulu dengan pengacaranya.

Bli Wayan bengong, “Rip, saya nggak punya pengacara”

Pak Polisinya kelihatan agak jengkel, “Kamu ini menyulitkan saja, na’e. Kamu mau saya tangkap juga?”

Kali ini saya yang bengong, “Eh Pak, yang bener aja dong. Katanya mau nanya? Kok sekarang nangkep. Kalo minta tolong, jangan begitu dong caranya. Temen saya punya hak menjawab, Pak. Jangan seenak puser gitu dong maen nangkep saya seenaknya. Emangnya saya kambing!”

Sepertinya Pak Polisinya bukan orang Jakarta. Ia tidak mengerti saya omongan saya. Dia cuek saja tuh. Haha.

Kelihatannya makin lama Pak polisinya makin jengkel dengan saya. Setelah saya bawa-bawa bahwa ada kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dekat Tohpati yang bisa diminta bantuan untuk mendampingi Bli Wayan. Kesabaran mereka habis. Saya disuruh ikut juga ke kantor polisi.

Saya makin bengong. Lagian, masak saya disuruh juga ikut ke kantor polisi? Kalau memang saya mau, di mana coba? Naik motor bertiga? Dia nggak takut apa ditilang temennya yang jadi polantas?

Karena saya ikut kesal, saya angkat juga akhirnya pasal 69 (UU nomor 14/1970) soal bantuan hukum. Dimana Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pak Polisinya cuek saja. Bisa jadi karena bosan melihat muka saya. Bisa jadi, malas berdebat dengan saya yang mulutnya penuh dengan kuah bakso. Haha.

Tapi sudahlah, sekali lagi, saya singkat cerita ini. Malamnya, Bli Wayan pulang. Bersama polisi mereka menuju rumah si pencuri gambar prototipe tersebut (yang ternyata anak kelas tiga SMU yang baru lulus dan motifnya hanya iseng dan menjadikan gambar helikopter yang harganya jutaan dollar amerika itu sebagai wallpaper komputernya). Untuk menyenangkan hati Departemen Pertahanan Negara Asia Timur, si anak SMU itu diciduk. Dengan tuduhan; menyimpan film porno ‘Bandung Lautan Asmara’ di hardisknya. Haha)

Di balik cerita ini, ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian saya;

  1. Ada celah dalam hukum RI. Pasal 69 nomor 14/1970, dapat membantu seseorang apabila sudah jelas statusnya menjadi tersangka. Namun ternyata tidak mampu memfasilitasi WNI pada taraf pemeriksaan awal. Jadi, kalau Bli Wayan giginya dicopoti pakai tang di kantor Polres malam itu. Dia hanya bisa ikhlas dan ‘harap maklum’ saja.
  2. Tidak semua WNI punya pengacara. Pernyataan ini sejalan dengan “tidak semua WNI sadar akan hak hukumnya”. Karena kelihatannya Departemen Hukum dan HAM bergerak cukup lambat, mungkin ada baiknya proyek ini juga dibagi-bagi bersama Lembaga Bantuan Hukum lokal :)
  3. Jangan balas dendam sama polisi. Kenapa? Satu, karena mereka punya bedil. Dua, karena temen-temennya banyak. Alasan utama adalah alasan yang paling dominan. Jadi kalau anda mau balas dendam sama polisi, anda harus punya minimal dua hal tersebut. (*Bagian ini jangan 100% percaya, saya cuman becanda kok Pak Polisi. Maap… Maap… Hehe*)
  4. Polisi boleh bertanya sambil ngotot. Warga.., tidak boleh. Andaipun boleh, dicuekin. Hehe.

Cerita Kedua; Jangan Hanya Sebelah Mata. 2006, Jakarta

Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi mulai kembali santer dihembuskan pada publik. Reaksi masyarakat pro dan kontra.

Reaksi saya cuek saja. Saya tidak begitu peduli dengan Undang-undang ini (*walaupun saya pernah hampir ditangkap satpol PP Tangerang karena dianggap waria yang sedang transaksi. Bajingan tuh Satpol, saya sedang menunggu hujan reda bersama Odoy di halte kok disangka bencong lagi gituan. Kata mereka “ini ada undang-undangnya Mas”. Halah! Emangnya gua lagi ngapain?!*)

Sahabat saya jelas berbeda. Ramon, seorang seniman, bereaksi menyikapi UU itu. Kontemplasinya menyatakan, bahwa presiden sebagai simbol pemersatu bangsa tidak berbuat apa-apa ketika masyarakat pro atau kontra dengan masalah ini. Beberapa tokoh Papua dan Bali mengancam akan memisahkan diri dari NKRI kalau Undang-undang ini disahkan. Ramon menganggap, Presiden RI memandang sebelah mata pada isu ini.

Maka, Ramon pun membuat poster yang berjudul “Jangan Hanya Dengan Sebelah Mata”. Isinya, foto presiden Indonesia yang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono, sedang memejamkan mata sejenak. Tapi hanya sebelah. Hehe.

Ini Posternya,

Poster SBY sebelum ada somasi dan dimodifikasi

Poster SBY sebelum ada somasi dan dimodifikasi

Begitu poster ini dicetak (sekitar 200 lembar ukuran A1), Ramon dan teman-teman akan menempelkannya di ruang publik di Jakarta. Waktu itu masih jam 12 siang. Seorang dosen PMP-KN (Pendidikan Moral Pancasila Kewarga-Negaraan) di sebuah perguruan tinggi Jakarta, menatap poster tersebut. Langsung mensomasi galak pada mahasiswanya yang juga adalah teman Ramon “Lu mao ditangkep! Itu penghinaan terhadap presiden! Lu mao ditangkep!”.

Si mahasiswa takut rupanya. Lapor pada Ramon. Dan batal akhirnya poster itu tersebar.

Ketika suatu malam yang panas di Rawamangun Ramon cerita hal tersebut pada saya. Maka yang bisa saya tangkap adalah;

  1. Rakyat Indonesia takut mengkritik penguasanya. Andai kata berani, maka ada saja rakyat lainnya yang menakut-nakuti. Mungkin akibat terlalu lama hidup di bawah rezim sensor, maka budaya menghakimi orang lain menjadi mental alam bawah sadar
  2. Nampaknya, penguasa Indonesia menikmati hal ini πŸ˜›
  3. Seberapapun hancurnya kamu sebagai Presiden RI, maka kamu punya privilege datum sebagaimana laiknya para penguasa kolonial nusantara dahulu. Yaitu; Nobody’s bitching at you. Tidak ada seorang pun yang berani mengkritik kamu. Kalau ada, bilang aja “Itu pencemaran nama baik” πŸ˜€

Meskipun sungguh ajaib. Maka, jika suatu hari bertahun-tahun setelahnya Presiden RI meminta agar ‘jalan damai di luar pengadilan’ dicapai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polisi yang sedang bertarung. Percayalah bahwa ia pun menggunakan cara yang sama dengan penguasa kolonial dahulu.

Oh! betapa hebatnya dikau mempelajari sejarah.

Cerita Ketiga; Blokir. 2009, Jakarta

Berikut ini adalah sehelai surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

(*Beberapa alamat email di surat asli dipotong demi mencegah spam*)
From: Sekretariat APJII
To: APJII pengurus
Cc: Sekretariat APJII
Subject: [DIP-PJI] Permohonan Pemblokiran Blog
Sent: Nov 20, 2009 5:55 PM

Kepada Yth.
Anggota APJII
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat dari Menkominfo, No.598/M.Kominfo/11/2009, tertanggal 19 November 2009, perihal Pemblokiran Blog. Surat tersebut ditandatangani oleh Bapak Tifatul Sembiring,

Disampaikan dalam surat tersebut bahwa, Bapak Menteri meminta untuk segera melakukan pemblokiran untuk alamat blog http://komiknabimuhammad.blogspotcom, karena blog tersebut mengandung SARA, merendahkan agama Islam serta membuat gambaran mengenai keterangan ajaran agama Islam yang tidak benar.

Kami mohon kepada anggota APJII untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Sekretariat APJII

Yang menarik dari surat ini adalah bukanlah isi komik dari blog di atas (*Sebab apa sih yang menarik dari hal yang membuat kita semakin membenci satu-sama-lain? Berita di televisi sudah semakin hari semakin mengkotak-kotakkan kami. Kalau mau nambah, cukuplah pakai nasi. Jangan benci. Hehe*).

Yang menarik adalah;

  1. Karena kekeliruan, pengguna sebuah jasa layanan internet dari ISP di Indonesia tidak bisa mengakses semua web berbasis hosting blogspot
  2. APJII melaksanakan perintah Pak Menteri tanpa banyak tanya
  3. Staf Menkominfo mungkin lupa memberitahu bosnya bahwa mereka dapat melakukan pelaporan ke Blogspot atas masalah ini dengan mudah hanya dengan menekan tombol ‘report abuse’. Tanpa perlu menurunkan surat sakti
  4. Masih saja ada bagian dari pemerintah yang melecehkan. Menganggap bahwa PMM (Pendidikan Moral Masyarakat) terbaik adalah dengan memblok semua tayangan-tayangan berbau absurd atau mengganggu kestabilan bernegara. Seakan semua warga Indonesia adalah anak-anak yang perlu menutup mata ketika tiba adegan seram dalam film horor. Hehe

Illustrasi ini seakan mengukuhkan bahwa tidak ada trias politica di Republik Indonesia tercinta. Yang ada hanyalah, hubungan bapak dengan anak. Bapak bilang pada anak “Hoi, kamu harus nurut. Kalo nggak nurut, saya tempeleng”

Pada relasi ini Bapak dengan anak. Suara bapak adalah titah. Prinsip bapak, tak terbantah. Dan anak, akan melakukan apa saja asal bapaknya senang :)

————————-

Dari tiga cerita di atas. Tentu saja anda semua bisa mengambil hikmahnya masing-masing. Andai tidak bisa, tidak apa-apa. Toh saya menulis ini, memang tidak berniat untuk berbagi hikmah. Memangnya saya siapa, datang-datang ke kehidupan anda lalu tiba-tiba sebar-sebar hikmah. Huehehe.

Tapi, dari cerita di atas, saya ingat suatu hari di malam yang panas di Rawamangun. Ketika Ramon bertanya “Bangaip, kalau warga melecehkan pemerintah, warga dipenjara. Tapi kalau pemerintah melecehkan warga, siapa yang dipenjara?”

Poster SBY yang telah dimodifikasi, wajahnya diganti foto diri KTP Ramon. Hehe

Poster SBY yang telah dimodifikasi, wajahnya diganti foto diri KTP Ramon. Hehe. Poster dipegang oleh pedagang kaki lima di pinggiran Cawang, Jakarta Timur tahun 2006 pagi buta pukul 0300 WIB

This entry was posted in bangaip, Orang Indonesia, Republik Indonesia and tagged , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Kalau Warga Melecehkan Pemerintah, Warga Dipenjara. Kalau Pemerintah Melecehkan Warga, Siapa Yang Dipenjara?

  1. manusiasuper says:

    Mungkin salah satu efek positif kisruh beberapa lembaga hukum ini adalah Masyarakat jadi lebih tahu hukum ya bang?

    Lebih tau kalau hukum memang bisa dibelok-belokkan πŸ˜›

    Pasal-pasal karet, aturan-aturan tanggung macam yang Bang Aip tuliskan di atas itu memang selalu jadi masalah. Karena akhirnya akan selalu ada perbedaan persepsi. Mau bagaimana lagi? Ayat kitab suci saja kadang multi tafsir…

    Soal aturan ini, saya pernah diminta bantuan DPRD untuk memberikan masukan soal Peraturan Daerah pelarangan pembakaran lahan di sebuah provinsi.

    Tujuannya baik, memberikan kepastian hukuman untuk perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang main bakar saja untuk membuka lahan. Sialnya, perda ini tidak melihat aspek lokalitas. Tidak menyadari bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat adat setempat juga membuka lahan mereka dengan cara dibakar, meski dalam skala yang tentu saja tidak semasif perusahaan asal negeri tetangga itu.

    Akhirnya, beberapa perwakilan masyarakat adat mendemo DPRD dan aturan yang tujuan awalnya bagus ini terbengkalai begitu saja, karena DRPD malas meneruskan pembahasan Perda yang dikhawatirkan akan menurunkan citra mereka.

    Lah, kalau membuat PERDA saja begitu sulit, saya tidak heran jika Undang-undang jadi bribet begitu…

    (maaf bang, kepanjangan. Sambil membayangkan pol PP vs Arif Kurniawan berdebat soal siapa yang waria soalnya πŸ˜› )

    –0–

    Yang membuat PERDA sulit setahu saya antara lain karena konflik anggaran (*haha, kalo ini mah basi kali yaah*) dan konflik kepentingan. (Katanya) Hampir semua PERDA kebijakannya adalah Top Down (*bahasa yang aneh, katanya artinya adalah ‘Kebijakan Dari Atas Ke Bawah’*) bukan Bottom Up (*Lebih aneh lagi bahasanya, artinya dari ‘Usulan Masyarakat Akar Rumput Ke Penguasa’*). Ini belum lagi ditambah dengan kolusi. Seperti misalnya uang pelicin agar PERDA tertentu tembus (*Kalo yang ini, saya sempat jadi saksi untuk daerah tertentu di Sulawesi). Kalau RUU, isu sosial yang tengah terjadi di masyarakat dan sosialisasinya yang penting. Ahh, saya kok jadi sok tahu begini. Hihihi…

    Soal waria, hahaha, nggak… nggaaak. Dia nggak kami gebugin.

  2. Fortynine says:

    kalau warga melecehkan pemerintah, warga dipenjara. Tapi kalau pemerintah melecehkan warga, siapa yang dipenjara?

    Ah…. Kalau saya sudah bosan dengan pertanyaan itu, saya cuma mau nanya:
    1. Kapan Indonesia bubar???
    2. kalau tidak bubar, kapan Indonesia di-install ulang??

    Alasannya?
    1. Karena saya tidak bisa menemukan bukti konkrit dan absolut penjajahan ‘walanda’ di Kalimantan. Atau setidaknya definisi tepat tentang penjajahan ‘walanda’ di Kalimantan. Sementara konon kabarnya Indonesia adalah gabungan tepat tempat yang dijajah ‘walanda’.

    2. Saya juga tidak bisa menemukan arti dari: Kalian orang lokal alias pribumi pulau ga cocok jadi militer/polisi,karena kalian pemalas,kami orang asing dari pulau luarlah yang lebih berimpotent eh berkompetent. kalau orang lokal disulitkan (dihambat?) jadi penegak hukum, apa gunanya negara yang katanya salah satu ideologinya adalah “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”?

    Kalau setiap warga negara dibedakan kesempatannya berdasarkan lidah (logat, dan gaya bicara) serta warna kulitnya, apa itu adil?? kalau sudah tidak adil,apa itu masih INDONESIA yang berlandaskan Pancasila??

    3. Saya masih tidak bisa mencerna, kenapa laporan pencemaran lingkungan hidup, ketika sampai di Indonesia, eh maksudnya ibukota Indonesia, ditolak mentah mentah sehingga GUBERNUR pun takkan sanggup menutup/sekedar mencabut ijin operasi perusahaan pencemar lingkungan yang ada di Provinsi yang dikepalai’nya?

    Apakah itu sila kelima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”?

    –0–

    Hehehe, ayo Rid, kita install ulang. Asal jangan pake yang bajakan. Dan kalo bisa, yang sistemnya stabil. Seperti sistem open source misalnya. Hehe.
    BTW, kamu duduknya di samping mansup yaa. kok kalian bisa komen kompak nggak lama satu sama lain.

  3. .
    Duh… Bigung mau komen apa….
    :roll:

    –0–
    Maap Mas Mbel kalo tulisan saya membingungkan. Taoi nggak komen juga ga papa kok. Hehehe

  4. hedi says:

    saya sudah lama tanya soal itu, bang. bagaimana bila sebuah kejahatan terencana yang dilakukan negara harus dihukum. siapa yg harus masuk penjara; eksekutif atau pelaksana? sampek sekarang belum nemu jawabannya.

    –0–
    Kalau kejahatan tersebut sudah dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan ini sedikit jawabannya Mas hedi. kalau kriminalitas pidana/perdata, UU di RI belum memungkinkan kasus antara Warga vs Negara.

  5. jensen99 says:

    polisi RI memang terlalu brutal. Sepertinya kalo hakim berhak menghukum terdakwa, maka polisi berhak menghukum tersangka. Belum lagi royal hambur peluru pada orang tak bersenjata, ntah itu bener penjahat atau kebetulan lewat di TKP.

    Next, kalo buat milih menteri yang notabene hak absolut presiden-pilihan-rakyat saja, SBY masih tunduk pada keinginan partai2, gimana pula Presiden bernyali mencampuri urusan pembuatan UU yang memang lahannya DPR? Saya sungguh berharap DPD bisa punya kekuatan besar, supaya kalo ada aspirasi beda dari daerah, gak harus nunggu DPRD provinsi jauh2 kesana tapi sudah ada “senator” yang menyuarakan.

    Last, saya sudah pernah kuatir kalo orang PKS jadi admin Internet nasional, pasti bakal ada blokir2an. Cih…

    –0–

    Sebenernya sih bukan cuma PKS. Ini masalah mentalitas manusia. Saya yakin, tujuan beliau baik yaitu ‘Mendidik Bangsa’, :). Namun memang masalah ‘pendidikan bangsa’ itu terbagi-bagi dalam banyak hal. Amatlah berat sebuah pekerjaan bernama ‘mendidik moral bangsa’. Yang ada semestinya adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya sebagai upaya counter-misperception. Perpustakaan US Army(yang katanya paling ngehe dan badass seluruh jagat ini) bahkan membuat kampanye positif sebagai tanggapan atas maraknya gelombang benci sebuah agama tertentu akibat peristiwa 9/11. Ada baiknya, pemblokiran memang dihentikan. Sebagai jawaban atas kampanye negatif, yaa paling oke dengan kampanye positif. Blokir intenet hanya akan menurunkan derajat kita serendah pemerintah Beijing.

  6. Oh…

    Sebuah prototip helikopter tempur di curi dari website pertahanan negara Asia Timur.

    Daku pikir benar-benar mencuri prototipe helikopter yang bener-bener helikopter. Ternyata cuma gambar prototype tho?

    *hehehe… maaf, terlalu fokus*

    –0–

    Hehe. Santai aja Mas Dewo. Soal gambar prototip, harganya kalau tidak salah di pasar gelap itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini memang masalah persaingan bisnis antar negara.

  7. manusiasuper says:

    klarifikasi saja bang,,.

    demi tuhan saya tidak ada ketemu farid hampir dua bulan ini, ya kan Rid?

    –0–

    Sedang dalam rangka klarifikasi (soal perpu itu). Kalau sukses, segera turun di bangaip.org

  8. zam says:

    oh, Indonesia!

    –0–

    Hehe… Untunglah kita tidak sendiri. Masih ada negara-negara yang lebih sadis. :)

  9. guno says:

    klo smua warga bisa melecehkan pemerintah pasti suatu negara akan chaos banget.. makanya di hal tersebut diredam dengan cara ‘versi pemerintah’

    jadi inget perkataan teman di jurusan dulu..
    “Birokrasi, ikuti.. atau keluar!”

    –0–

    Kata JK, “Pemerintah itu kerjanya memerintah bukan menghimbau!”

    Hahaha… Beliau mungkin kelepasan omong. Kalau mau cari simpati lebih banyak lagi sebaiknya ngomong “Pemerintah itu kerjanya mendengar ucapan rakyat, memutuskan atas mufakat dan melaksanakannya”

    kelamaan sih diperintah militer. Jadi, otoritaran bahkan sudah infiltrasi ke dunia akademik. Hehe

  10. guno says:

    ngomong2 apakabar siy ramon? hhe

    –0–

    Haha, situ lah yang tiap hari ketemu beliau pasti lebih tau πŸ˜€

Leave a Reply