Apabila Saya Jadi Gubernur Jakarta (Empat – Hukum)

Walaupun saya tidak jago masalah hukum, dengan cueknya ugal-ugalan bicara soal hukum. Hihihi. Ini tambahan soal hukum di Jakarta kalo saya gubernurnya;

1. Membangun peraturan daerah penopang konsep-konsep lainnya

Alasan: Jika saya bertindak tanpa dasar hukum, namanya ilegal dan tiran. Maka, harus ada pendukung langkah-langkah ini.

Kelebihan: Jika Perda telah dibuat, maka bila sang gubernur mati masih tetap akan ada harapan di masa depan bahwa proyek-proyek telah berjalan tetap akan berjalan dan susah ‘dimunirkan’.

Kekurangan: Membuat Perda itu butuh waktu. Tidak mungkin memecut cambuk anggota dewan daerah yang menentukan Perda dengan sabuk pari, sebab walaupun kadang kelakuan mereka jauh lebih buruk daripada kerbau pembajak sawah, atas nama hukum kita tidak bisa melakukan itu walaupun tahu mereka kadang sering malas dalam bekerja. Di sisi lain, beberapa partai politik pasti akan menaruh kepentingan mereka dalam Perda.

Popularitas: jika animo masyarakat tinggi, proses pembuatan Perda ini dapat ditransparansikan melalui aplikasi web. Jadi para wakil rakyat penentu keputusan bisa dimonitor langsung sepak terjangnya. Pasti tinggi.

2. Membangun penjara baru yang manusiawi

Alasan: Penjara di Jakarta sekarang tidak manusiawi serta jadi sarang narkoba. Membangun penjara baru yang jauh dari lokasi pemukiman padat penduduk, dapat menjadi solusi. Teknologi pemantau jarak jauh dapat melihat dan mencegah lalu lintas peredaran benda ilegal dan narkoba dalam penjara. Narapidana, walau telah melakukan kejahatan, tetap saja manusia. Harus diberi fasilitas rehabilitasi seperti perpustakaan serta sarana untuk belajar. Serta proses transisi, seperti pendidikan dan terapi agar mereka bisa kembali ke dunia masyarakat umum. Jadi, agar begitu keluar dari penjara tidak lagi menjadi bandit.

Kelebihan: Mempunyai kemungkinan besar mencegah kriminalisasi di masyarakat. Membantu kinerja polisi. Serta sejalan dengan program lainnya, ´Jakarta aman´.

Kekurangan: Arsitektur teknis yang cukup rumit. Di sisi lain, penyediaan psikolog, ruang terapi dan balai latihan kerja serta unit pendukungnya dapat memakan biaya besar.

3. Legalisasi lokalisasi Seks Komersil

Alasan: Penghancuran lokalisasi Kramat Tunggak di Tanjung Priok awal tahun 2000-an dan menggantinya dengan bangunan ibadah sebagai simbolisasi kemenangan atas maksiat membawa ekses negatif. Para pelacur eks KT berkeliaran di gang-gang sempit warga sekitar lalu beroprasi diantara anak-anak kecil lokal. Banyak terjadi pelecehan terhadap anak-anak akibat ‘salah sangka’. Ini tidak boleh dilakukan lagi. Apabila pelacuran dipandang sebagai penyakit sosial, maka harus ada solusi pemecahan sosialnya. Sebab saat ini pelacuran ada ditengah-tengah kita dan terselubung jadi rahasia umum. Lagi-lagi dibekingi oleh hamba hukum dan preman lokal. Maka, daripada begitu, lokalisasi yang jauh dari pemukiman penduduk adalah jawabannya. Penjaja dan pemakai jasa seksual berbayar sebaiknya dilindungi kesehatannya oleh Perda agar tidak menularkan dan ditularkan oleh penyakit seksual. Maka itu, harus ada legalisasi lokalisasi pelacuran dan praktik ini pun harus dipajaki.

Kelebihan: Mengontrol dan mencegah penyakit seksual berbahaya seperti HIV/AIDS yang semakin mengglobal dan menakutkan. Dapat memberi edukasi kesehatan langsung kepada para penjaja dan pengguna seks berbayar sebab lokasinya terdeteksi. Pemasukan dari pajak.

Kekurangan: mungkin banyak ibu-ibu marah namun diam-diam datang ke sana untuk mengontrol apakah suaminya jadi langganan tetap. Selain itu, akan di tentang habis-habisan oleh standar agama dan moral warga Jakarta kebanyakan.

Popularitas: rendah sekali 😀

Di sini, saya sudah yakin bahwa akan banyak antipati terhadap ide-ide saya selanjutnya. Hehehe…

This entry was posted in bangaip, Orang Indonesia, Republik Indonesia and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply